12 Program Prioritas Pemerintah Kabupaten Belu Siap Dieksekusi di 2026, Fokus pada Kesejahteraan Masyarakat
Pemerintah Kabupaten Belu, di bawah kepemimpinan Bupati Willybrodus Lay dan Wakil Bupati Vicente Hornai Gonsalves (WL-VHG), telah menyiapkan langkah konkret untuk mengeksekusi 12 program prioritas yang telah dicanangkan. Pelaksanaan program-program yang menjadi janji politik ini akan dimulai pada tahun 2026, meskipun menghadapi tantangan dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 akibat keterbatasan kapasitas fiskal daerah yang dipengaruhi oleh pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) hingga mencapai Rp105 miliar.
Meskipun demikian, komitmen pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Belu tidak surut. Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves, didampingi oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Plh. Sekda Belu Elly Rambitan, Asisten I Setda Belu Nikolaus Umbu K. Birri, Kaban BP4D Eddy Bere Mau, Sekretaris Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belu Marselus Koli, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Belu Dobrito E. Seran, serta Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes Belu Marianus Flavianus Mite, Amd. Kep, menyampaikan hal ini dalam konferensi pers akhir tahun yang diselenggarakan pada Senin, 29 Desember 2025.
"Pemerintah tetap berupaya untuk mengalokasikan pembiayaan untuk beberapa komponen pembiayaan yang sifatnya wajib (mandatory), pencapaian standar pelayanan minimum serta belanja program prioritas yang telah menjadi program prioritas daerah (unggulan)," ungkap Wakil Bupati VHG.
Program Unggulan Kesehatan: Berobat Gratis Plus Mulai 1 Januari 2026
Salah satu program prioritas yang paling dinantikan adalah program kesehatan, yakni "Berobat Gratis Plus" bagi seluruh masyarakat Belu. Program revolusioner ini akan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2026. Wakil Bupati VHG merinci bahwa untuk program kesehatan ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp15,5 miliar.
Lebih lanjut, penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Belu dan BPJS Kesehatan telah dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2025, memastikan kelancaran implementasi program ini. Dengan adanya PKS ini, layanan kesehatan gratis plus bagi masyarakat Belu akan segera aktif.
"Sehingga layanan kesehatan sudah aktif per 1 Januari 2026," tegas Wakil Bupati.
Untuk memastikan cakupan yang komprehensif, pemerintah juga telah mengalokasikan dana sebesar Rp150 juta pada Dinas Kesehatan. Dana ini akan digunakan untuk membantu biaya pengobatan terhadap kasus-kasus atau penyakit tertentu yang mungkin tidak sepenuhnya tercover oleh BPJS Kesehatan.
Wakil Bupati VHG juga memaparkan data kepesertaan yang mengesankan. Total kepesertaan program ini akan mencapai 32.451 peserta, bertambah sebanyak 2.218 orang dari sebelumnya. Peserta baru ini mencakup warga peserta PBI yang sebelumnya tidak aktif, peserta mandiri yang mengalami kesulitan finansial, warga yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), serta keluarga pensiunan yang sebelumnya tidak ditanggung karena tidak memenuhi syarat.
"Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat di Kabupaten Belu tahun 2026 telah mencapai lebih dari 98% sehingga mencapai predikat UHC non cut off," ujar Wakil Bupati dengan bangga. Predikat Universal Health Coverage (UHC) ini menunjukkan bahwa hampir seluruh penduduk Belu akan mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai.
Diversifikasi Program Prioritas untuk Peningkatan Kualitas Hidup
Selain sektor kesehatan, kepemimpinan WL-VHG juga akan mendorong kemajuan di berbagai bidang lainnya melalui eksekusi program-program prioritas. Program-program tersebut meliputi:
- Pendidikan: Peningkatan kualitas dan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.
- Pertanian: Revitalisasi sektor pertanian untuk ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani.
- Perumahan: Program penyediaan dan peningkatan kualitas perumahan yang layak huni.
- Pengadaan Tanah: Strategi pengadaan tanah untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
- SIM Gratis bagi Pekerja Angkutan Motor (Ojek): Mempermudah para pengemudi ojek dalam memenuhi persyaratan legalitas untuk beroperasi.
- Bantuan Dana Kelurahan: Pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan melalui alokasi dana stimulan.
- Sumur Bor: Penyediaan sumber air bersih yang memadai di wilayah-wilayah yang membutuhkan.
- Pembangunan Welikis: Program pembangunan infrastruktur pendukung yang spesifik untuk kebutuhan lokal.
- Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP): Peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara sebagai bentuk apresiasi atas kinerja.
- Digitalisasi Pemerintahan: Modernisasi sistem administrasi pemerintahan untuk efisiensi dan transparansi.
Inovasi Teknologi dalam Pelayanan Publik
Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas birokrasi, pemerintah juga akan menerapkan inovasi teknologi. Salah satunya adalah implementasi sistem absensi mobile yang menggunakan teknologi pengenalan wajah (face ID) dan geotagging. Sistem ini akan diterapkan bagi para pegawai di tingkat Kecamatan. Tujuannya adalah untuk memantau kehadiran pegawai di wilayah tugas masing-masing secara real-time, memastikan pelayanan publik berjalan optimal dan merata.
Keberlanjutan Program Pemberdayaan Ekonomi
Tidak hanya program baru, pemerintah juga berkomitmen untuk melanjutkan program pemberdayaan ekonomi yang telah menunjukkan hasil positif pada tahun 2025. Salah satu program yang akan terus digalakkan adalah pelatihan tenaga kerja migran ke Jepang. Program ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan PT Binawan dan akan terus membuka kuota bagi 60 peserta, dengan alokasi pembiayaan sebesar Rp488 juta. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan membuka peluang kerja bagi masyarakat Belu di pasar global.
Wakil Bupati VHG menutup pernyataannya dengan harapan besar terhadap dukungan dan kerja sama dari seluruh elemen masyarakat. "Kami berharap dukungan dan kerjasama semua pihak agar program yang telah dicanangkan dapat dilaksanakan dengan baik secara bertahap hingga tuntas selama 5 tahun masa kepemimpinan kami bersama Bupati WL, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Belu yang hakiki," pungkasnya. Dengan perencanaan yang matang dan komitmen kuat, 12 program prioritas ini diharapkan dapat membawa perubahan positif yang signifikan bagi Kabupaten Belu.