Presiden Bangladesh Mundur karena Kondisi Kesehatan yang Memburuk
Presiden Bangladesh, Mohammed Shahabuddin, mengundurkan diri pada Jumat (24/7/2026) dengan alasan kondisi kesehatan yang memburuk. Pengunduran dirinya dilaporkan sebagai langkah untuk menjaga kesehatannya dan memastikan stabilitas pemerintahan negara. Ketua Jatiya Sangsad atau parlemen nasional Bangladesh, Hafiz Uddin Ahmad, langsung mengambil alih tugas sebagai penjabat presiden hingga kepala negara baru terpilih.
Shahabuddin mengakhiri masa jabatannya setelah memimpin selama tepat tiga tahun tiga bulan. Ia dilantik pada 24 April 2023 dan seharusnya menjabat selama lima tahun hingga April 2028. Dengan demikian, politikus berusia 76 tahun itu meninggalkan kursi kepresidenan sekitar 21 bulan sebelum mandatnya berakhir.
Hafiz mengumumkan pengunduran diri Shahabuddin dalam konferensi pers di kompleks parlemen di Dhaka, Jumat petang. Surat pengunduran diri yang ditandatangani Shahabuddin diterima parlemen pada pukul 17.01 waktu setempat.
“Setelah menerima pengunduran diri tersebut, saya telah mengambil alih tanggung jawab presiden sesuai dengan Pasal 54 konstitusi,” kata Hafiz, seperti dilaporkan kantor berita resmi Bangladesh, BSS.
Pasal 54 Konstitusi Bangladesh mengatur ketua parlemen menjalankan fungsi presiden apabila jabatan kepala negara kosong atau presiden tidak mampu melaksanakan tugasnya. Hafiz akan menjalankan tugas tersebut hingga parlemen memilih presiden baru.
Alasan Kesehatan yang Menjadi Dasar Pengunduran Diri
Dalam surat pengunduran dirinya, Shahabuddin mengatakan telah lama menderita penyakit jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, dan gangguan ginjal. Ia juga pernah menjalani operasi bypass jantung.
Pemeriksaan medis terbaru menunjukkan Shahabuddin menderita neuropati otonom, yakni gangguan pada saraf yang mengendalikan fungsi tubuh yang bekerja secara otomatis. Menurut Shahabuddin, kondisi tersebut menyebabkannya sesekali kehilangan kesadaran dalam waktu singkat.
“Akibat perkembangan penyakit-penyakit tersebut serta ketidakmampuan fisik dan mental yang ditimbulkannya, saya tidak lagi dapat menjalankan tanggung jawab jabatan konstitusional penting sebagai presiden,” tulis Shahabuddin dalam surat pengunduran dirinya. Ia mengatakan membutuhkan perawatan medis jangka panjang.
Reuters melaporkan Shahabuddin telah mendapatkan perawatan di Combined Military Hospital selama dua hari sebelum pengunduran dirinya. Namun, kepergiannya dari istana kepresidenan juga terjadi di tengah tekanan politik akibat kedekatannya dengan mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina.
Konteks Politik yang Mengiringi Pengunduran Diri
Reuters pada Kamis (23/7/2026), mengutip tiga sumber yang mengetahui persoalan tersebut, melaporkan pemerintahan Perdana Menteri Tarique Rahman telah meminta Shahabuddin mengundurkan diri karena hubungan lamanya dengan Hasina. Kantor perdana menteri ketika itu tidak segera menanggapi permintaan komentar Reuters.
Shahabuddin terpilih tanpa lawan pada Februari 2023 setelah dicalonkan oleh Liga Awami yang saat itu dipimpin Hasina. Sebelum menjadi presiden, ia pernah aktif dalam politik Liga Awami, menjadi hakim, serta menjabat komisaris Komisi Antikorupsi Bangladesh.
Jabatan presiden di Bangladesh sebagian besar bersifat seremonial karena kekuasaan eksekutif berada di tangan perdana menteri dan kabinet. Meski demikian, presiden merupakan kepala negara dan secara konstitusional menyandang posisi panglima tertinggi angkatan bersenjata.
Shahabuddin tetap bertahan sebagai presiden setelah pemerintahan Hasina runtuh akibat gelombang demonstrasi yang dipimpin mahasiswa pada Agustus 2024. Hasina kemudian meninggalkan Bangladesh dan mengasingkan diri di India.
Di tengah kekosongan kekuasaan, Shahabuddin membubarkan parlemen dan membuka jalan bagi pembentukan pemerintahan sementara yang dipimpin penerima Nobel Perdamaian Muhammad Yunus. Pemerintahan sementara itu memimpin Bangladesh sampai pemilihan umum pada Februari 2026.
Pemilu tersebut dimenangkan secara telak oleh Partai Nasionalis Bangladesh atau BNP yang dipimpin Tarique Rahman, putra mendiang mantan perdana menteri Khaleda Zia. Rahman kemudian dilantik sebagai perdana menteri setelah sekitar 18 bulan pemerintahan sementara.
Pengunduran Diri yang Berkaitan dengan Kembali Hasina ke Bangladesh
Pengunduran diri Shahabuddin menjadi semakin penting karena terjadi sekitar lima bulan menjelang rencana kepulangan Hasina ke Bangladesh.
Dalam wawancara dengan Reuters yang diterbitkan pada 10 Juli 2026, Hasina mengatakan dirinya dan sejumlah pemimpin senior Liga Awami berencana kembali dari India sekitar Desember 2026. Mereka berniat menyerahkan diri kepada pihak berwenang meskipun Hasina menghadapi hukuman mati.
Pengadilan Kejahatan Internasional Bangladesh pada 17 November 2025 menjatuhkan hukuman mati kepada Hasina secara in absentia. Ia dinyatakan bersalah terkait perintah penindakan terhadap gerakan mahasiswa pada 2024. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan hingga sekitar 1.400 orang tewas selama kekerasan tersebut. Hasina menolak dakwaan dan menyebut persidangan terhadapnya bermotif politik.
Liga Awami kini dilarang melakukan kegiatan politik. Banyak pemimpin dan aktivis partai tersebut ditahan, bersembunyi, atau meninggalkan Bangladesh sejak pemerintahan Hasina tumbang.
Kepergian Shahabuddin membuat Hasina kehilangan salah satu tokoh terakhir yang memiliki hubungan politik dengannya di jajaran lembaga tinggi negara. Namun, alasan resmi yang disampaikan Shahabuddin dan parlemen tetap kondisi kesehatan yang membuatnya tidak lagi mampu menjalankan tanggung jawab konstitusional.
Shahabuddin sebelumnya telah mengisyaratkan keinginannya untuk mundur. Dalam wawancara dengan Reuters pada Desember 2025, ia mengaku merasa dipermalukan dan disisihkan oleh pemerintahan sementara Muhammad Yunus. Ia saat itu mengatakan ingin meninggalkan jabatan setelah pemilu parlemen selesai digelar.