Ringkasan Berita:
- Lima fraksi DPRD Tapanuli Tengah menggulirkan wacana pemakzulan Masinton Pasaribu terkait anggaran dan penanganan bencana.
- Gubernur Sumut Bobby Nasution mendorong mediasi dan meminta semua pihak mengutamakan pemulihan masyarakat terdampak bencana.
- Masinton menolak mundur, menyebut wacana pemakzulan bernuansa politik, dan menegaskan mandat rakyat melalui Pilkada demokratis.
UMKM News, MEDAN -Lima fraksi di DPRD Tapanuli Tengah menggulirkan wacana pemakzulan terhadap Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu.
Kelima fraksi tersebut adalah NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB,
Ada dua alasan yang menjadi sorotan dalam wacana pemakzulan Masinton Pasaribu.
Pertama, politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu dinilai tidak profesional dalam mengelola anggaran daerah. Kondisi tersebut disebut berdampak pada rendahnya penyerapan anggaran di Kabupaten Tapanuli Tengah.
Kedua, Masinton dituding lambat dalam menangani bencana banjir yang melanda wilayah Tapanuli Tengah.
Respons Gubernur
Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution mengatakan seharusnya kedua belah pihak lebih mengutamakan kepentingan masyarakat terlebih dahulu.
Apalagi, lanjut Bobby Nasution, Tapteng satu diantara daerah bencana yang penyaluran bantuan pasca bencananya masih minim.
"Iya (utamakan mediasi), mudah-mudahan selesai lah. Saya inginnya selesai, karena yang kasian masyarakat," kata mantan Wali Kota Medan itu, Rabu (9/9/2026).
Ia meminta, agar seluruh pihak lebih mengutamakan pemulihan bencana di Tapteng.
"Hal-hal seperti itu, yang dikorbankan masyarakat apalagi itu daerah bencana dan kita tahu Tapteng salah satu daerah yang penyalurannya masih sedikit lambat dibanding daerah lain. Kami juga ke sana, banyak yang marah-marah juga ibunya sama saya, belum dapat bantuan dan segala macam, dikira kami yang tidak menyalurkan, saya hanya menyampaikan kalau kami tidak menyalurkan kenapa daerah lain tersalurkan," jelasnya.
Oleh karena itu, Bobby berharap agar pemerintah dan DPRD setempat bisa berkolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.
"Ayo semangatnya niatnya untuk menyelesaikan bencana dululah. Mudah mudahan dari penyelesaian bencana habis itu jadi penyelesaian hubungan antara bupati dan DPRD," jelasnya.
Tim Kemendagri Turun
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, saat ini timnya sudah diturunkan memediasi Masinton dan sejumlah partai tersebut.
Menurut Tito, tim segera membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.
"Sudah ada tim dari Kemendagri yang turun ke sana ya (untuk mediasi )," jelasnya usai menghadiri acara kegiatan Rapat Koordinasi Gubernur se-Sumatera, dalam rangka Pertemuan Tingkat Menteri Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT-GT), Rabu (9/9/2026).
Masinton Tidak Mau Mundur
Masinton Pasaribu menilai wacana pemakzulan tidak terlepas dari dinamika politik yang masih terbawa dari kontestasi Pilkada sebelumnya.
Masinton menekankan seluruh pihak agar tidak menggunakan cara-cara politik lama yang dinilai tidak lagi relevan dengan kondisi pemerintahan saat ini.
“Kalau kita masih menggunakan cara-cara politik lama, kapan Tapanuli Tengah ini mau maju? Kita harus menghormati aturan, etika dan norma dalam pemerintahan.
Jangan karena kepentingan politik kemudian pembangunan dan kepentingan masyarakat kita korbankan,” tegas Masinton ditemui di rumah dinasnya, Minggu (6/9/2026).
Masinton kemudian mengingatkan kembali ketika Tapanuli Tengah dipimpin oleh Penjabat (Pj) Bupati. Mulai dari Yetty, Ellys dan Sugeng Riyanta.Ketiga nama tersebut mengalami hal serupa dengan Masionton pada kondisi saat itu.
“Pj Bupati juga pernah mengalami tekanan-tekanan politik. Tetapi pemerintahan harus tetap berjalan. Kalau memang diperlukan untuk menjamin kesinambungan pembangunan, ada kewenangan kepala daerah untuk menerbitkan peraturan kepala daerah terkait APBD sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar politikus PDI Perjuangan itu.
Masinton juga menegaskan, dia bersama Wakil Bupati Tapanuli Tengah, Mahmud Efendi Lubis, mendapatkan mandat langsung dari pilihan Rakyat melalui Pilkada.
“Yang memilih kami itu rakyat. Kami mendapatkan mandat dari rakyat melalui proses Pilkada. Jadi jangan karena ada kepentingan politik tertentu kemudian mandat rakyat itu diabaikan,” katanya.
Ia juga memastikan tidak akan mundur hanya karena adanya tekanan politik maupun wacana pemakzulan tersebut.
“Saya tidak akan mundur hanya karena tekanan politik. Kalau ada yang tidak menerima hasil Pilkada, mari kita hormati pilihan rakyat. Kalau ingin bertanding lagi, ada waktunya, ada Pilkada berikutnya. Silakan berkompetisi kembali secara demokratis,” tegasnya.
Masinton meminta seluruh pihak untuk tidak menjadikan persoalan politik sebagai sumber perpecahan di tengah masyarakat, terlebih Tapanuli Tengah masih dalam proses pemulihan pascabencana.
“Kita sedang menghadapi kondisi masyarakat yang masih membutuhkan perhatian. Banyak saudara-saudara kita yang terdampak bencana dan masih membutuhkan pemulihan. Jangan energi kita habiskan untuk konflik politik yang justru bisa memecah masyarakat,” ungkapnya.
Wacana pemakzulan muncul setelah mereka menilai ada sejumlah persoalan dalam pemerintahan Masinton, mulai dari penyerapan APBD yang dinilai rendah, penanganan pascabencana yang dianggap lamban, hingga dugaan penyelewengan anggaran.
Ketua DPC Gerindra Tapanuli Tengah Hazmi Arif Simatupang ketika itu menjadi juru bicara lima partai tersebut.
"Kami duduk bersama dalam rangka menyikapi hal-hal yang saat ini sedang berkembang di Kabupaten Tapanuli Tengah, khususnya tentang kepemimpinan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu yang kami anggap lalai dan lemah di dalam menjalankan roda pemerintahan," kata Hazmi.
Salah satu alasan utama yang disampaikan lima partai adalah penyerapan APBD Tapanuli Tengah 2026 yang disebut masih rendah.
Mereka mendapat informasi bahwa realisasi anggaran hingga Agustus 2026 baru berada di kisaran 30 persen. Kondisi itu dinilai dapat memengaruhi pelaksanaan program pembangunan mau pun pelayanan publik.
Kelompok lima partai juga mengklaim Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan sejumlah organisasi perangkat daerah telah mendapat perhatian dari Kementerian Dalam Negeri terkait persoalan anggaran.
Namun, data mengenai penyerapan APBD tersebut kemudian dibantah PDI-P. Wakil Ketua DPRD Tapanuli Tengah dari PDI-P Disman Sihombing menyebut angka sekitar 30 persen merupakan data per Juni 2026, bukan Agustus.
Menurut dia, setelah itu penyerapan anggaran sudah bergerak dan sejumlah kegiatan tender mulai berjalan. Alasan lain yang disampaikan lima partai berkaitan dengan penanganan banjir di Tapanuli Tengah.
Mereka menilai penanganan bencana mau pun penyaluran bantuan kepada masyarakat belum berjalan maksimal.
“Kedua kami menyesalkan penanganan bencana banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah yang sangat lambat serta amburadul dan begitu juga sangat menyesalkan amburadulnya penyaluran segala bentuk bantuan bencana banjir, sehingga sampai saat ini banyak masyarakat yang mengeluh dan melakukan protes," ujar Hazmi.
Kelima partai juga mendesak Pemkab Tapanuli Tengah menjalankan rekomendasi DPRD terkait bantuan bagi korban banjir mau pun program beasiswa yang bersumber dari APBD.
Masinton Pasaribu adalah Bupati Tapanuli Tengah masa jabatan 2025–2030
Ia menjabat sejak 20 Februari 2025 setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta.
Sebelumnya, pria kelahiran Sibolga, Sumatra Utara itu pernah menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2014–2019 dan 2019–2024.
Artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com dengan judul Kemendagri Mediasi Wacana Pemakzulan Bupati Tapteng, Lima Parpol Persoalkan Penyerapan Anggaran
dan
MENCUAT Wacana Pemakzulan Bupati Masinton, Gubernur Sumut Utamakan Mediasi: yang Kasihan Masyarakat