Inflasi pangan naik, Wamenkeu: Kualitas gizi MBG tak terpengaruh

UMKM News - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Juda Agung, mengatakan kenaikan harga pangan tidak akan memengaruhi kualitas dan kandungan gizi menu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyebut, hal tersebut dapat terjadi karena pemerintah telah memperhitungkan dampak inflasi terhadap pelaksanaan program MBG. Menurutnya, selama inflasi masih berada di kisaran 2,5 persen, kenaikan harga pangan tidak akan memengaruhi kualitas menu yang diberikan kepada penerima manfaat. "Dampak dari inflasi kepada MBG saya kira kalau inflasinya masih 2,5 persen plus-minus 1 persen itu masih dalam range kita, nggak akan memengaruhi kualitas dari gizinya. Saya kira ruang 2,5 persen itu tidak akan memengaruhi kualitas makanan dan kualitas gizinya," ujar Juda dalam Media Gathering Kemenkeu, Bogor, Kamis (1/10). Meski begitu, ia memastikan bahwa pemerintah tetap akan mengendalikan harga pangan. Pasalnya, inflasi pangan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah. "Inflasi ini penting untuk dijaga, ya, terutama yang terkait dengan inflasi pangan. Ini yang mengena langsung kepada masyarakat-masyarakat menengah ke bawah, ini memang benar-benar harus dikendalikan," ujarnya. Lanjutnya, pengendalian harga pangan menjadi salah satu perhatian pemerintah karena kenaikan harga komoditas pangan dapat memengaruhi daya beli masyarakat. Dengan pengendalian tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga pangan tetap terjaga sekaligus memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai dengan standar kualitas dan gizi yang telah ditetapkan Diberitakan sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS), mencatat inflasi pada September 2026 sebesar 3,28 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama 2025 atau year on year (yoy). Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, mengatakan, inflasi Indonesia secara bulanan tercatat sebesar 0,30 persen pada September 2026, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 111,97 pada Agustus 2026 menjadi 112,31. Ateng, menjelaskan bahwa kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama inflasi bulanan September 2026 dengan andil inflasi 0,26 persen dan tingkat inflasi sebesar 0,88 persen. “Komoditas yang dominan menyumbang inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau adalah cabai rawit dengan andil inflasi sebesar 0,08 persen, cabai merah dengan andil inflasi 0,06 persen, daging ayam ras dengan andil inflasi 0,05 persen, beras dengan andil inflasi 0,03 persen, telur ayam ras dengan andil inflasi 0,02 persen, dan kangkung dengan andil inflasi 0,01 persen” ujar Ateng pada konferensi pers di Jakarta, Kamis (1/10). Ateng mengatakan, salah satu penyebab inflasi pada September 2026 adalah peningkatan daging ayam ras akibat kebutuhan program makan bergizi gratis (MBG). “Didorong oleh kebutuhan program MBG di beberapa daerah serta juga adanya kenaikan harga pakan ternak,” ujarnya. Ia menjelaskan, berdasarkan komponen, komponen bergejolak mengalami inflasi 1,46 persen dengan andil inflasi 0,24 persen, dan komponen inti mengalami inflasi 0,10 persen dengan andil inflasi 0,06 persen. Sementara itu, komponen harga diatur pemerintah mengalami inflasi mendekati 0 persen. Sementara itu, jika dilihat menurut wilayah, dari 38 provinsi, 36 provinsi mengalami inflasi dan 2 provinsi mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Sulawesi Utara sebesar 3,53 persen. Adapun deflasi terdalam terjadi di Nusa Tenggara Timur sebesar 0,35 persen. Secara tahunan, inflasi September 2026 mencapai 3,28 persen, lebih tinggi dibandingkan inflasi September 2025 sebesar 2,65 persen.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama