UMKM News - Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis menyampaikan, berdasar data per September 2026 terdapat 261 firespot di Kabupaten Musi Banyuasin dengan Kecamatan Bayung Lencir sebagai wilayah dengan kejadian karhutla tertinggi.
Dia menyatakan, TNI akan membantu pengerahan personel dan peralatan, sembari meminta dukungan sarana penanganan di lapangan terus dilengkapi.
Pangdam meminta kepala desa menjadi garda terdepan dalam pencegahan karhutla melalui sosialisasi, edukasi, pengawasan dan deteksi dini.
Jika terjadi kebakaran, kepala desa diminta segera menghubungi petugas agar api dapat ditangani sebelum meluas.
”Sebenarnya yang lebih baik adalah mencegah jangan sampai terjadi kebakaran daripada memadamkan kebakaran. Karena begitu terjadi kebakaran dan tidak terkendali, akan sangat repot memadamkannya,” kata Ujang.
Selain desa, Pangdam meminta perusahaan memperkuat patroli, kesiapan peralatan pemadaman, infrastruktur tata air, tim pengendali kebakaran, sistem peringatan dini dan pemantauan hotspot.
Dia menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak mengenai deteksi dini, pergerakan cepat, patroli intensif, edukasi masyarakat, dan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memastikan Bantuan Presiden (Banpres) untuk Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) digunakan sesuai ketentuan dan peruntukan.
”Banpres itu tidak bisa sembarangan dibelanjakan. Kalau belanja barang harus melalui tender, baik dari e-katalog maupun tender umum. Jadi ada uang langsung belanja itu tidak bisa karena harus sesuai prosedur dan ada tahapannya,” kata Herman Deru dilansir dari Antara.
Dana tersebut hanya dapat digunakan untuk membeli barang yang berkaitan dengan penanganan karhutla. Penggunaan bantuan untuk kebutuhan di luar peruntukan tidak diperbolehkan.
Sejumlah kebutuhan yang direncanakan untuk dibiayai melalui banpres antara lain mobil tangki, pompa air, mobil pemadam kebakaran, kendaraan untuk mengangkut personel menuju lokasi operasi, serta peralatan pendukung lainnya.
Selain pengadaan peralatan, dana tersebut juga dialokasikan untuk honor petugas yang terlibat langsung dalam operasi penanganan karhutla di lapangan.
Gubernur menegaskan penggunaan dana untuk membeli barang yang tidak berkaitan dengan penanganan karhutla tidak diperbolehkan.
Pemprov Sumsel memastikan bantuan tersebut digunakan untuk memperkuat kebutuhan operasional petugas dalam menangani karhutla di wilayah Sumsel.
Untuk Provinsi Sumsel, bantuan tersebut diberikan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel senilai Rp 30 miliar, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ilir (OKI) Rp 20 miliar, Pemkab Musi Banyuasin (Muba) Rp 20 miliar, Pemkab Ogan Ilir Rp 15 miliar, dan Pemkab Banyuasin Rp 15 miliar.
Bupati Musi Banyuasin Toha Tohet menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian semua pihak terhadap kondisi karhutla di Kabupaten Muba.
”Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Pangdam II/Sriwijaya terkait penanganan karhutla,” kata Toha.
Berdasarkan paparan Kepala Pelaksana BPBD Muba Marko Susanto, tercatat 320 lokasi kejadian karhutla yang tersebar di seluruh kecamatan.
Sebanyak 151 lokasi telah berhasil dipadamkan dengan total luas lahan mencapai 724,16 hektare.
Dia menjelaskan, tantangan penanganan karhutla di lapangan berkaitan dengan kondisi geografis dan lahan, keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan, faktor sosial serta cuaca.
Dia menegaskan, Bupati Muba telah memberikan arahan strategis dalam penanganan karhutla.
Antara lain melarang total pembukaan lahan dengan cara membakar, meminta perusahaan bertanggung jawab untuk menjaga wilayah konsesi, penanganan operasional terpadu, penegakan hukum yang tegas, hingga peningkatan status bencana.
Marko menuturkan, bantuan dana penanganan karhutla dari pemerintah pusat menjadi tambahan penting untuk melengkapi dukungan penanganan karhutla di Muba.
”Kami mengajak semua pihak, TNI-Polri, perusahaan dan masyarakat memperkokoh sinergi dalam pencegahan maupun penanganan karhutla,” ucap Marko Susanto.