UMKM News - Mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal menyambut baik atas dilantiknya Arrmanatha Christiawan Nashir sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu).
Arrmanatha menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat Sugiono, karena dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).
Pelantika itu dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (1/10).
Dino yang mengaku sangat mengenal Arrmanatha, menitipkan tiga pesan, khususnya soal pentingnya karakter politik luar negeri Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
Dino berharap politik luar negeri Indonesia tetap menunjukkan sikap berani dalam mempertahankan prinsip hubungan internasional dan tidak mudah tunduk terhadap tekanan negara lain.
"Dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa mana pun betapa pun besarnya mereka," kata Dino dalam keterangannya, Jumat (2/10).
Menurut Dino, Indonesia juga tidak seharusnya hanya berfokus pada kepentingan domestik. Dia mendorong, Indonesia mampu mengambil peran lebih aktif dalam membangun sekaligus memperbaiki arsitektur kawasan dan global menghadapi perubahan tatanan dunia.
"Dan juga agar Indonesia tidak menjadi bangsa yang hanya peduli dan mengurus diri sendiri, tapi juga aktif membangun dan memperbaiki arsitektur kawasan dan global dalam menyongsong the next world order," ujarnya.
Dino juga berharap, tradisi keunggulan diplomasi atau diplomatic excellence yang selama ini menjadi bagian dari praktik politik luar negeri Indonesia tetap dipertahankan.
Selain arah politik luar negeri, Dino meminta Arrmanatha memberi perhatian terhadap kondisi anggaran Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Menurut dia, terdapat persoalan serius antara kebutuhan operasional para diplomat Indonesia di luar negeri dengan dukungan anggaran yang tersedia.
"Saya melihat adanya ironi yang kontras di mana tamu negara yang datang di Jakarta diperlakukan dengan kemegahan protokoler yang luar biasa, namun perwakilan diplomat kita di luar negeri tidak ada anggaran bahkan untuk melakukan resepsi diplomatik Hari Kemerdekaan Indonesia, padahal itulah hari satu-satunya yang sangat membanggakan kita sebagai diplomat di luar negeri. Silakan cek," tuturnya.
Dino juga menyoroti ketimpangan antara intensitas perjalanan luar negeri yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dengan dukungan anggaran bagi diplomat Indonesia di lapangan. Dia menilai, diplomat membutuhkan ruang untuk menindaklanjuti berbagai hasil diplomasi pemerintah.
Karena itu, Dino menilai perlu ada pembenahan terhadap kesenjangan antara anggaran dan kebutuhan operasional diplomasi Indonesia. Menurut dia, kebutuhan tersebut semakin penting apabila Indonesia ingin mempertahankan peran strategisnya di tingkat kawasan dan global.
"Jadi ada kesenjangan yang besar antara anggaran dan kebutuhan operasional yang perlu segera diperbaiki, apalagi kalau kita menganggap diri sebagai pemimpin ASEAN, sebagai pendiri G20, bahkan sebagai Macan Asia," tegasnya.
Dino juga berharap Menlu Arrmanatha terus membangun komunikasi dengan masyarakat sipil, termasuk Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI). Dia menilai dukungan publik di dalam negeri menjadi salah satu unsur penting bagi keberhasilan politik luar negeri.
"Ketiga, kami berharap Menlu Tata dapat tekun menjaga kerja sama dengan masyarakat sipil, termasuk dengan FPCI. Dewasa ini semakin banyak gesekan, bahkan meledak friksi antara pemerintah dengan ormas di akar rumput dalam berbagai hal. Namun paling tidak dalam bidang politik luar negeri, dialog dan saling percaya antara pemerintah dan akar rumput dapat dijaga dan bahkan ditingkatkan. Politik luar negeri di mana pun tidak akan berhasil kalau tidak ada dukungan di dalam negeri," papar Dino.
Dalam konteks tersebut, Dino turut menyoroti rencana Konferensi Politik Luar Negeri yang disebut akan digelar di Jakarta pada 21 November. Dia berharap, Menlu maupun Presiden dapat berpartisipasi dalam forum tersebut sebagai bagian dari dialog antara pemerintah dan masyarakat terkait isu-isu politik luar negeri.
"Partisipasi Menlu dan bahkan Presiden dalam Konferensi Politik Luar Negeri terbesar di dunia di Jakarta tanggal 21 November nant, yang merupakan inisiatif independen rakyat Indonesia akan menjadi salah satu tolok ukur apakah pemerintah menganggap penting untuk berdialog atau justru akan menghindar dari konstituen politik luar negeri dalam membahas berbagai masalah politik luar negeri Indonesia," pungkasnya.