Pendaftaran Pasukan Polisi Transisi Palestina Dibuka
Komite Nasional Administrasi Gaza (NCAG) telah membuka pendaftaran pasukan polisi transisi Palestina pada Kamis (19/2/2026). Perekrutan ini merupakan langkah awal badan teknokrat pimpinan Ali Shaath tersebut dalam memulihkan ketertiban masyarakat. Pasukan sipil baru itu akan ditugaskan menjaga stabilitas bagi 2,4 juta penduduk Jalur Gaza pascaperang.
Antusiasme warga terhadap lowongan ini ternyata cukup tinggi. Utusan khusus yang mengawasi koordinasi pascaperang, Nickolay Mladenov, menyebut ada dua ribu orang yang mendaftar pada beberapa jam pertama.
Targetkan 12 Ribu Personel Terlatih
Komandan pasukan penjaga perdamaian multinasional, Mayor Jenderal Jasper Jeffers memaparkan, pihaknya menargetkan pelatihan komprehensif bagi 12 ribu petugas polisi di Jalur Gaza. Otoritas mewajibkan pelamar merupakan warga asli Gaza berusia 18 hingga 35 tahun dan bersih dari catatan kriminal.
Setiap kandidat juga wajib memiliki fisik yang prima dan integritas tinggi untuk bertugas di lapangan. Mereka kelak bertugas menjaga stabilitas internal bersama Pasukan Stabilisasi Internasional.
"Kami mencari individu dengan profesionalisme, integritas, dan rasa tanggung jawab publik, untuk berada di garis depan dalam melindungi keluarga, menjaga martabat manusia, dan membantu membentuk masa depan yang lebih aman bagi generasi mendatang," kata NCAG.
Rencana ini diumumkan dalam pertemuan perdana Board of Peace di Washington. Pasukan baru tersebut rencananya akan menjalani pelatihan intensif di Mesir.
BoP Tuntut Pelucutan Seluruh Faksi Bersenjata Palestina
Pasukan polisi di bawah naungan NCAG memiliki tugas utama yang sangat krusial. Mereka menjadi satu-satunya pihak yang diizinkan membawa senjata api secara legal di ruang publik.
Dewan Perdamaian (BoP) menuntut demiliterisasi Gaza sebelum dana rekonstruksi bernilai miliaran dolar AS dicairkan. Faksi-faksi militan Palestina diharapkan untuk membubarkan diri dan menyerahkan senjata mereka.
"Pasukan keamanan Palestina di masa transisi inilah yang akan memastikan seluruh faksi di Gaza dibubarkan dan semua senjata berada di bawah kendali satu otoritas sipil,” kata Mladenov.
Namun, operasional badan transisi Palestina mengalami beberapa hambatan. Komite tersebut saat ini masih beroperasi dari Kairo dan belum mulai bekerja di dalam Gaza. Mereka masih menunggu izin keamanan untuk melewati perbatasan yang dikontrol oleh Israel.
Nasib 10 Ribu Polisi Era Hamas Masih Menggantung
Pembentukan pasukan baru ini memicu dilema soal nasib aparat keamanan dari rezim sebelumnya. Otoritas Hamas terus mendesak agar 10 ribu petugas polisi mereka diintegrasikan ke dalam struktur kepolisian baru. Kelompok ini diketahui masih memegang kendali atas sekitar 49 persen wilayah Jalur Gaza.
“Kami yakin komite ini akan beroperasi dengan memanfaatkan personel yang berkualifikasi dan tidak mengabaikan hak siapa pun yang bekerja pada periode sebelumnya,” tutur Juru Bicara Hamas Hazem Qassem.
Di sisi lain, pemerintah Israel menolak segala bentuk keterlibatan anggota Hamas dalam masa depan Gaza. Negara tersebut melabeli seluruh elemen pemerintahan Hamas sebagai bagian dari organisasi teroris. Mesir dan Uni Eropa juga sepakat menolak melatih individu yang berafiliasi dengan faksi tersebut.
NCAG sendiri belum mengeluarkan keputusan terkait keterlibatan polisi era Hamas dalam rekrutmen ini. Melalui siaran persnya, dewan teknokrat sekadar mengapresiasi dedikasi petugas lama yang tetap melayani warga di tengah gempuran bom.