
Ringkasan Berita:
- Marga Ateta mendesak Genting Oil menyelesaikan pembayaran yang diklaim tertunggak sekitar lima tahun terkait pemanfaatan wilayah adat dan akses jalan perusahaan.
- Desakan dilakukan dengan memalang akses dan menahan kunci kendaraan Genting Oil di Kampung Forada, Distrik Sumuri, Teluk Bintuni.
- Genting Oil menyatakan persoalan masih diproses dan membutuhkan pembahasan serta persetujuan manajemen di Jakarta.
Laporan Reporter UMKM News, Matius Pilamo Siep
UMKM News, BINTUNI – Kepala Marga Ateta, mendesak manajemen Genting Oil segera memberikan kepastian dan menyelesaikan pembayaran yang diklaim pihak marga belum dituntaskan selama kurang lebih lima tahun.
Desakan tersebut disampaikan Kepala Marga Ateta, Benediktus Ateta, setelah keluarga besar Marga Ateta melakukan pemalangan akses dan menahan kunci salah satu kendaraan milik Genting Oil di Kampung Forada, Distrik Sumuri, Teluk Bintuni, Senin (21/9/2026).
Benediktus menyampaikan sikap tersebut melalui pesan tertulis kepada UMKM News.
Menurut dia, tindakan pemalangan dan penahanan kunci kendaraan dilakukan sebagai bentuk desakan setelah empat surat permintaan penyelesaian yang telah disampaikan kepada perusahaan belum memberikan kepastian yang dianggap jelas.
“Kami sudah menyampaikan surat pertama, kedua, ketiga dan keempat. Kami masih menunggu respons dan penyelesaian dari pihak perusahaan,” kata Benediktus.
Benediktus mengatakan, persoalan pembayaran tersebut berkaitan dengan pemanfaatan wilayah adat serta sejumlah fasilitas dan kegiatan perusahaan yang berada di atas tanah yang diklaim sebagai wilayah adat Marga Ateta.
Salah satu yang menjadi perhatian, kata dia, adalah penggunaan akses jalan perusahaan.
Berdasarkan perjanjian sebelumnya, Marga Ateta menyebut terdapat nilai pembayaran sebesar Rp1 juta per kilometer untuk penggunaan akses tersebut.
“Kami memberikan ketegasan kepada manajemen Genting Oil untuk segera memproses dan menyelesaikan sisa pembayaran hak kami,” tegasnya.
Benediktus juga mempertanyakan respons manajemen lapangan terhadap empat surat yang telah dilayangkan.
Ia meminta perusahaan tidak hanya melakukan komunikasi melalui telepon, tetapi mempertemukan manajemen dengan Marga Ateta untuk membahas persoalan berdasarkan dokumen dan bukti yang dimiliki kedua pihak.
“Kami punya dokumen dan bukti. Kalau hanya sebatas komunikasi melalui HP, kami belum bisa menanggapi dengan baik. Kalau bisa, mari kita duduk dan bicara baik-baik,” ujarnya.
Ia berharap persoalan tersebut tidak berkembang menjadi salah paham antara Marga Ateta dan marga lainnya.
Benediktus menyebut pihaknya telah menyampaikan persoalan itu kepada keluarga, pendamping, dan kuasa hukum di sejumlah wilayah, termasuk Manokwari, Teluk Bintuni, dan Fakfak.
Akses Dipalang, Kunci Kendaraan Ditahan
Keluarga besar Marga Ateta juga melakukan pemalangan akses serta menahan kunci salah satu kendaraan perusahaan.
Benediktus menjelaskan, langkah tersebut dilakukan untuk mendesak perusahaan memberikan kepastian terkait pembayaran yang dituntut pihak marga.
“Kunci mobil kami tahan sampai masalah ini diselesaikan. Kalau pembayaran sudah selesai, mobil kami lepas dan jalan kembali dibuka,” katanya.
Marga Ateta menyatakan tindakan itu akan terus dilakukan hingga terdapat kejelasan mengenai penyelesaian pembayaran.
Selain persoalan pembayaran, pembahasan antara Marga Ateta dan perusahaan juga menyangkut dasar perhitungan pembayaran penggunaan akses jalan.
Marga Ateta menyebut nilai Rp1 juta per kilometer sebagai acuan berdasarkan perjanjian sebelumnya.
Namun, pihak perusahaan mempertanyakan masa berlaku perjanjian tersebut.
Dalam komunikasi, disebutkan bahwa kontrak lama berakhir sekitar 2017.
Karena itu, diperlukan kejelasan mengenai dasar pembayaran untuk periode setelah berakhirnya kontrak tersebut.
Pembahasan juga menyinggung standar pembayaran berdasarkan Peraturan Bupati untuk periode berikutnya.
Namun, besaran, periode, dan ketentuan yang berlaku masih perlu dipastikan berdasarkan dokumen resmi.
Benediktus menegaskan, keputusan mengenai nilai pembayaran harus dibicarakan bersama Marga Ateta dan tidak ditentukan secara sepihak.
“Harus duduk bicara dengan Marga Ateta semua. Setelah itu baru mengambil keputusan,” tegasnya.
Respons Genting Oil
Sementara itu, perwakilan manajemen Genting Oil menyatakan perusahaan tetap memproses persoalan tersebut dan membutuhkan pembahasan serta persetujuan dari manajemen di Jakarta.
“Bukan tidak mau, tetapi kita berproses. Memang prosesnya agak panjang,” ujar pihak perusahaan melalui sambungan telepon.
Pihak perusahaan juga meminta agar kunci kendaraan dikembalikan sehingga komunikasi dan proses penyelesaian dapat terus berjalan.
“Kita sama-sama baik-baik. Kita tetap berproses untuk mengatur kapan pertemuannya dan bagaimana keputusannya,” katanya.
Dalam pembicaraan tersebut, pihak perusahaan menyatakan wilayah di Distrik Sumuri tetap diakui sebagai tanah keluarga Marga Ateta.
Namun, mekanisme dan besaran pembayaran masih perlu dibahas lebih lanjut.