Ketersediaan BBM Nasional Aman Jelang Arus Mudik Lebaran
Menjelang arus mudik Lebaran yang tinggal menghitung pekan, ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) nasional dipastikan masih dalam kondisi aman. Hal ini disampaikan oleh Anggota DPR RI Komisi VI sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, Minggu (8/3/2026).
Ia menjelaskan bahwa hasil evaluasi terakhir menunjukkan stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik. Evaluasi tersebut dilakukan bersama sejumlah pihak terkait, termasuk Pertamina, PLN, serta sektor moda transportasi darat.
“Tadi kami baru saja melakukan evaluasi dengan Pertamina, PLN dan kemudian moda angkutan darat terkait dengan kesiapan arus mudik dan arus balik,” ujar Herman saat diwawancarai dalam momen buka puasa bersama awak media Cirebon, Minggu (8/3/2026).
Menurutnya, ketersediaan BBM nasional saat ini masih dalam batas aman. “Sampai evaluasi kemarin, untuk arus mudik dan arus balik, ketersediaan BBM, baik dari sisi ketersediaan maupun keterjangkauan siap dan masih cukup untuk 21 hari kerja. Jadi masih cukup untuk 21 hari, dan itu terus ditambah sejalan dengan tingkat kebutuhan yang tentu sangat dibutuhkan, baik nanti saat mudik maupun saat balik,” ucapnya.
Dengan kondisi tersebut, Herman mengimbau masyarakat untuk tidak khawatir terhadap ketersediaan bahan bakar selama masa mudik Lebaran. “Oleh karenanya, kita tetap tenang,” jelas dia.
Meski demikian, ia mengakui situasi global saat ini turut memberi tekanan terhadap harga energi dunia. Salah satunya dipicu oleh memanasnya kondisi geopolitik di kawasan Timur Tengah, termasuk penutupan jalur pelayaran strategis di Selat Hormuz yang menjadi jalur utama distribusi minyak dunia.
“Dengan kenaikan harga internasional yang saat ini terjadi akibat penutupan Selat Hormuz dan terjadinya perang di sekitar Teluk yang merupakan sumber crude oil, pemerintah tentu memiliki cara dan strategi,” katanya.
Ia menilai Indonesia sebenarnya pernah menghadapi situasi serupa di masa lalu, yakni saat harga minyak dunia melonjak pada era pemerintahan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono. Menurutnya, pada masa itu pemerintah mampu mengelola dampak kenaikan harga energi melalui kebijakan yang terukur, termasuk pemberian jaring pengaman sosial dan stimulus ekonomi bagi masyarakat.
“Persoalan ini pernah terjadi di tahun sebelumnya, di era Pak SBY. Bahkan dulu harga minyak internasional melonjak sangat tinggi, kemudian pemerintah menaikkan harga BBM dengan tetap memberikan social safety net dan stimulus ekonomi kepada kalangan tertentu,” ujarnya.
Herman menambahkan, kebijakan tersebut terbukti mampu menjaga ketahanan ekonomi masyarakat, meskipun kenaikan harga BBM sempat berdampak terhadap berbagai sektor. “Kita tahu Pak SBY bisa menurunkan tingkat kemiskinan sampai 9 persen. Artinya ini sebuah hal yang harus dikelola dengan baik,” ucap Kang Hero, sapaan akrabnya.
Saat ini, ia meyakini pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan berbagai strategi untuk menghadapi tekanan global sekaligus menjaga stabilitas ekonomi di dalam negeri. “Kami meyakini Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia memiliki strategi dan cara, dan sudah dibicarakan dengan para menterinya bagaimana menghadapi situasi saat ini,” jelas dia.
Ia menambahkan, pemerintah kemungkinan akan tetap menjaga harga BBM subsidi agar tidak membebani masyarakat, meskipun ada potensi kenaikan pada jenis BBM yang mengikuti harga pasar. “Saya yakin tidak ada kenaikan harga sampai nanti Hari Raya Idulfitri, kecuali yang floating price. Tetapi bagi yang subsidi, pemerintah harus menambah subsidi,” katanya.
Menurut Herman, kebijakan kompensasi juga dapat menjadi salah satu opsi agar lonjakan harga energi tidak melampaui kemampuan daya beli masyarakat. “Saya meyakini Pak Prabowo memiliki strategi dan cara mengelola situasi saat ini, sehingga masyarakat dari sisi daya beli tidak kerepotan mengakses bahan bakar. BBM selalu tersedia dan terjangkau, sementara APBN kita tetap tangguh menghadapi situasi global saat ini,” ujarnya.
Strategi Pemerintah Menghadapi Tekanan Harga Energi
Pemerintah telah mempersiapkan berbagai strategi untuk menghadapi tekanan harga energi global. Dalam hal ini, kebijakan subsidi dan kompensasi menjadi fokus utama agar masyarakat tetap dapat mengakses BBM secara terjangkau.
Strategi ini mencakup beberapa aspek, antara lain: * Pengendalian harga BBM subsidi agar tidak memberatkan masyarakat. * Penyesuaian harga BBM non-subsidi sesuai dengan fluktuasi pasar. * Pemberian bantuan sosial atau stimulus ekonomi bagi kelompok rentan.
Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dengan APBN yang tangguh, pemerintah mampu menghadapi tantangan eksternal tanpa mengorbankan kesejahteraan rakyat.